Ahok, Fasisme dan Sampah Kota Oleh Hertasning Ichlas

Sepotong kalimat di sebuah spanduk mengatakan “Kami manusia. Ajak kami berdialog secara bermartabat. Jangan gusur kami seperti sampah”.

Entah kerasukan pembangunanisme dari mana, Gubernur Ahok terus melakukan penggusuran di Jakarta yang menurutnya berada di atas tanah Pemda dan karenanya tindakannya legal.

Seolah sepotong konsep legal sudah lebih dari cukup untuk bekal gubernur dan memperlakukan manusia, warganya di Jakarta.

Dalam setiap tindakan penggusuran legalnya, tak lupa Ahok selalu mengundang aparat bersenjata. Mereka datang, massif, menjadi juru runding, intimidatif, dan kemudian menang.

Ahok bukan hanya ringan menggusur kawasan si miskin di sana-sini dengan membahasakan pembersihan itu sebagai tindakan sterilisasi seperti hendak mengusir kuman. Atau sampah kota.

Menyaksikan bagaimana Ahok memperlakukan warganya, kita jadi tahu ketertiban model Ahok tak berwatak sipil. Dia gampangan menarik kembali apa yang sudah diperjuangkan untuk diletakkan di barak, untuk maju ke warga memakai seragam dan mengumbar bedil.

Fasisme memang selalu dekat dengan pembangunanisme. Mengingatkan kita pada Orde Baru dan jejak-jejak gelap yang ditinggalkannya hingga sekarang.

Jakarta mungkin makin tertib namun sekaligus makin tak berhati. Obsesi pada ketertiban kota tak selalu benar dengan sendirinya, apalagi jika tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pembangunan kota bukan hanya pemenuhan selera menor kelas menengah atas. Tapi hasil partisipasi warga yang utuh mengedepankan cara-cara bermartabat dan aspek lingkungan hidup.

Ahok merasa sedang membangun Jakarta. Pengkritiknya mempertanyakan untuk siapa Ahok sebenarnya bekerja? Bukankah orang-orang miskin kota itu pula yang dulu memilihnya bersama Jokowi termasuk disodorkan kontrak politik keduanya yang sekarang dikhianati Ahok.

Saya bukan pembenci Ahok, dan 20 tahun usia demokrasi kita, seharusnya membuat kita dewasa untuk melihat politik bukan soal buncahan benci dan cinta. Mari lihat Ahok sebagai pelayan kita dalam kaca mata kebijakan publik atas apa yang dia lakukan dan tak lakukan.

Ahok punya sejumlah kelebihan terutama merapikan birokrasi. Tapi lambat laun dia menunjukkan banyak kekurangan vital, terutama kekurangan untuk mendengar dan berempati pada warganya yang miskin.

Ahok tak lagi tegas, tapi cenderung buas. Dia salah mengerti pemimpin tegas tidak berarti marah, mengumpat dan mencaci. Seorang gubernur jelas bukan kontraktor pembangunan. Dia dipilih melalui proses politik dan pemilu bukan oleh rapat umum pemegang saham di perusahaan.

Ahok tak pantas mendahulukan kemauan-kemauan pengusaha dan konglomerat untuk membangun Jakarta dengan mengorbankan warga miskin melalui dalih pembangunan.

Seorang peneliti bernama Mahmud Syaltout memeriksa 10 produk peraturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta melalui olahan Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) menggunakan software MAQDA 12. Dia menemukan untuk siapa sebenarnya Ahok bekerja.

Dari kesepuluh peraturan tersebut, reklamasi disebut sebanyak 632 kali, kemudian secara spesifik, menyebut korporasi sebanyak 123 kali dan rakyat atau masyarakat hanya sebanyak 31 kali, dengan kata lain 80% dari produk hukum tersebut lebih berpihak kepada korporasi, dan sisanya, 20% untuk rakyat. 

Hasil telisik Mahmud ke setiap peraturan diketahui bahwa rakyat atau masyarakat hanya hadir dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Soeharto, Djoko Kirmanto/Kementerian PU dan Gubernur Foke. Sedangkan keberpihakan pada korporasi lebih dari 95% merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Ahok, dan sisanya oleh Foke.

Selanjutnya mengenai korporasi dan produk hukum, dapat diketahui bahwa PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land), PT Nusantara Regas, PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Pakci dan PT Pembangunan Jaya Ancol mendapatkan keistimewaan eksklusif dari produk-produk hukum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ahok.

Seorang gubernur seharusnya adalah pemimpin kota. Dia mengadministrasi kebijakan kota agar berselera publik bukan privat. Membangun jiwa sama kuat bukan hanya raga kota agar kota lebih manusiawi dan toleran. Salah satu ujiannya adalah bagaimana dia memperlakukan warga miskin kota sebagai manusia.

Ahok perlu memeriksa kembali kontrak politiknya bersama Jokowi untuk menjadi pemimpin Jakarta. Di situ tersimpan jelas visi membangun tanpa menggusur.

Laporan BPS dan TNP2K menyebutkan Indeks Rasio Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan mengalami pelonjakan ketimpangan yang serius dan melebar di kota besar terutama Jakarta. Angkanya dari 0,43 September 2014 menjadi 0,47 pada September 2015. Angka ini yang paling buruk dalam sejarah ketimpangan di republik ini.

Nilai indeks gini berkisar 0-1. Semakin mendekati 0 semakin merata hingga angka 0 berarti sempurna pemerataan. Jika semakin mendekati 1 semakin timpang pendapatan.

Ketimpangan itu terjadi karena akses pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata.

Laporan LBH Jakarta mengungkap data bahwa selama bulan Januari hingga Agustus 2015, terdapat 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha yang menjadi korban penggusuran paksa yang berada di 30 titik di wilayah DKI Jakarta. Keadaan ini merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota.

Data lain menunjukkan tingginya pembatasan kebebasan hak berpendapat dan berekspresi di DKI Jakarta. Dalam 4 bulan terakhir ada 6 pemaksaan pembatalan acara di Jakarta.

Tingginya penggusuran, menguatnya kepentingan kapital di Jakarta senafas dengan menguatnya fasisme yang didorong oleh militer, kelas menengah atas sok benar sendiri, dan centeng-centeng berjubah agama yang sering mewakili kepentingan aparat penegak hukum.

Ke mana demokrasi kita? Ke mana kota kita sedang tersesat? Kita perlu berhenti menjadi lover dan hater dalam memilih gubernur Jakarta demi untuk menyelamatkan kota ini.[HI/BP]

Tulisan By Nanik Sudaryati

SEMUA SDH TELANJANG, APALAGI YG KAU RAGUKAN KPK? Tadi malam saya nonton di Kompas TV acara “Aiman” dengan judul kalau tdk salah “Menelusur GUrita Korupsi di Reklamasi”.
Menarik, karena Aiman menggunakan helikopter utk melihat pulau -pulau Palsu tersebut. Betapa miris bercampur sakit hati yg luar biasa, melihat bagaimana izin belum dipenuhi , namun bukan hanya reklamasi yg sebagian telah selesai, tapi bangunan -bangunan menjulang juga mulai terlihat dibangun.
Empat pulau yg dikelola Agung Podo Moro yg sdh nampak masih pembangunannya ternyata baru mengantongi izin Ahok, tapi belum ada izin Amdal dan juga izin dari pemerintah pusat.
Yg gila ada dua pulau ( Pulau C dan D kalau tdk salah ) milik Agung Sedayu ( Aguan dan TW) ternyata sama sekali belum ada izinnya, tapi super anehnya bukan hanya reklamasi yg sdh selesai, tapi juga mulai dibangun ruko-ruko dan bangunan lainnya.
Saat Aiman mewawancarai KEtua Bapeda seorang perempuan ( sy lupa namanya), dia mengakui bahwa yg empat Pulau yg dibangun Agung Podomoro ( APL) masih dalam tahap sengketa, menunggu keputusan dari sidang gugatan WALHI ke PTUN.
Sedangkan yg dua pulau punya Aguan jelas -jelas ilegal, karena tdk ada izin sama sekali. Ketika Aiman bertanya mengapa Pemda melakukan pembiaran perusahaan membangun tanpa izin, Ketua Bapeda sambil terbata -bata mengatakan , bahwa Pemda sdh mengingat. Aiman tanya lagi, mengingatkannya dari kapan , dari tahun lalu jawab KEtua Bapeda.
Bayangkan saudara -saudara sekalian betapa hancurnya seluruh sistem aturan , uu dll termasuk wibawa pemerintah, kalau sudah menyangkut HASRAT KONGLOMERAT.Bayangkan tanpa izin pun konglomerat dibiarkan mereklamasi dan sekaligus membangun gedung dan rumah supermewah di atasnya.
Bandingkan dng rakyat yg disebut menempati tanah negara meski sdh menghuni puluhan hanya dianggap sampah , digusur begitu saja tanpa ampunn, dengan melibatkan tentara dan polisi.
Lalu kenapa KONGLOMERAT China itu tanpa izin pun bisa membangun di LAUT MILIK NEGARA? MEngapa mereka hanya diberi peringatan? mengapa DKI tdk berani mendatangkan Polisi dan Tentara utk membongkar, layaknya mereka menggunakan polisi dan tentara mengusir rakyat yg dituduh menempati tanah negara secara ilegal???
KPK Kalau kalian melihat kolusi gila ini dng nanti mengatakan tdk ada NIAT JAHAT GUbernur, maka sumpah demi Allah SWT saya dan rakyat yg waras, tdk ikhlas uang pajak yg kami bayar utk menggaji kalian…

Dari FB Sumatera Barat Tempo Dulu Part 6 Edisi Masih Bus dan Angkutan Sejenis

sibualbuali

Bus Sibualbuali tahun 1970-an.

Sutan Absah Sibual buali parkir di depan rumah makan di ombilin singkarak solok.

als


Bus ALS tahun 1980-an. Lokasi di Panorama Bukittinggi
[Kiriman dari: Rizki Hidayat]

Yoes Fladimir Nan jd identik jo otoko adolah kalason nyo …

Yusrinal Bayma Caliak lah Kaco malngkuang nan model cuma di Sumatera,,,di Jawa indak ado

Yusrinal Bayma Oto bus model ko akhir Thn 70 an ( 76 – 79)

Il Nandra jaman sarawa sipanyol ko ha

Azzahra Nabila F0tonya pasti diambil di depan musemum dekat panorama

gumarang jaya


Bus “Gumarang Jaya” tahun 1995-2005, di Sumsel (lokasi detail … ?) yang punya koleksi foto bus ini dibawah tahun 2000 dapat berbagi di SBTD
[http://kirimfotobis.blogspot.com/2013/07/po-gumarang-jaya.html]

Suka · Bagikan · 26 November · Disunting

Dari FB Sumatera Barat Tempo Dulu Part 5 Edisi Pitih

pitih 1000

Pecahan 1000. Gambar Pangeran Diponegoro

pitih 500

Pecahan 500, tapi ga tau ini gambar siapa

pitih 100

Pecahan 100. Kalau iko ama SD lai juo bapakai untuak lanjo

pitih koin

Dari komentar katanya pitgih MOS, tapi ga tau mos itu apa

Dari FB Sumatera Barat Tempo Dulu Part 4 Edisi Terminal dan Angkutan Sejenis

bus als


Bus ALS diperkirakan di Ngarai Sianok Bukittinggi, tahun 1970-an? atau 1980-an?
[Kiriman dari: Rizki Hidayat]

TERMINAL 1920-1950

Dedi Rinaldi Melihat ada pohon beringin besar dan latar blkg pegunungan, kemungkinan ini lokasinya di terminal pasar Goan Hoat lama di Padang. Yaitu terminal bus pertama di Pdg sblm ada terminal bus di Lintas Andalas Pdg.

Terminal Goan Hoat itu dulu terminal bus antar kota dan propinsi di Pdg. Skrg lokasinya di mal Sentra Pasar Raya Pdg…Bus ANS waktu itu masih bernama PO. Sangsaka mangkal disini bersama Sibual Buali, Atom, ALS, dll sekitar thn 1950 – 1970, dll…

Zul Hendri Dedi Rinaldi trayek oto ko P.PANJANG-KUOK-P.BARU- PP, ndak mungkin sampai ka PADANG do..

terminal pyk

Terminal Bus di Payakumbuh sekitar tahun 1942

Syam Suar Oto ko ka mambao santo untuak ka di jua urang di bukik tinggi-padang panjang-padang-taruih ka solok. Urang awak dulu kan paisok santo jo daun nipah jo untuak sugi..

Syam Suar Endy syahril santo tu iolah timbakau basah nan sadang bajamua. Dulu wakatu ketek awak.apak kawan awak majua tu dulu dibaoknyo ka pakan baru.kini ndak dolaidoh jaman lah moderen….

oto kopan

Kedatangan truk-truk dan tentara Belanda di Padang, Juni 1949.

Yuhannas Anaih Hanser Mendarat di taluak bayua..satu2nya dermaga yang banyak ditumbuhi pohon bayua/bayur..kata kakek buyut..ku

Syam Suar Oto kopan ko dibao ulando ka nagari wak untuak mambao bareh .rampah-rampah jo hasia lainyo ka nagarinyo nan di ambiak sacaro paso ka panduduak nagari awak…

Dari FB Sumatera Barat Tempo Dulu Part 3 Edisi Bukittinggi

PACU KUDO 1912


“Pacu Kudo”, Bukittinggi, ca.1912

janjang gantuang pasa bawah


Situasi “Janjang Gantuang” dan “Pasa Bawah” Bukittinggi tahun 1945-1950

pakn kamih


Sebuah sekolah (Minangkabau) di “Pakan Kamih”, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tahun 1890-1920. Yang mengetahui informasi detail sekolah ini dapat beri informasi

pasa bukik


Pasar di Bukittinggi tahun 1921. Lokasi diperkirakan di Pasar Atas Bukittinggi…?
Berarti belum ada Jam Gadang karena Jam Gadang selesai dibangun tahun 1926

jam gadang


Jam Gadang, Bukittinggi, tahun 1990-an
. Dari komentar, katanya tahun 1995, waktu peringatan 50 Tahun HUT RI

Stasiun bkt


Stasiun kereta api Bukittinggi tahun 1890-1910. Baru tahu di Bukittinggi juga ada stasiun. katanya di Simpang ampek. tapi ama ga tau juga

pasa ateh


Keadaan Pasar Atas Bukittinggi dan sekitarnya akibat Agresi Belanda II, 22 Desember 1948

masjid raya


Masjid Raya Bukittinggi, tahun 1998
[Neuner Jürgen]

bkt


Bukittinggi 1930 & 2014
[Kiriman dari: Rike Rezki Febria]
— bersama Sumatera Barat Tempo Dulu II.

ngarai


Ngarai Sianok, Bukittinggi, sekitar tahun 1910
— bersama Sumatera Barat Tempo Dulu II.