Oleh-oleh Mubes SAS ke XXI

“PERAN PERANTAU DALAM PEMBANGUNAN NAGARI DI SUMATERA BARAT”

  1. PENDAHULUAN

Wilayah administrasi provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota yang meliputi 12 kabupaten dan 7 kota terbagi dalam 170 kecamatan dan 554 nagari, 259 kelurahan/desa. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat  Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Pemerintah nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal nagari di provinsi Sumatera Barat. Anak nagari adalah warga masyarakat yang ada di nagari dan di rantau.

Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan perda no. 5 tahun 2011 tanggal 6 juni 2011, dinyatakan visi “terwujudnya Sumatera Barat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat” dengan misi sebagai berikut: 1) mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berlandaskan filosofi  “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” ; 2) mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional; 3) mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi; 4) mewujudkan ekonomi masyarkat yang sejahtera, sehat, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global; 5) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi provinsi Sumatera Barat tersebut tidak terlepas dari peran perantau dalam pembangunan nagari karena anak nagari yang merupakan warga masyarkat yang ada di nagari maupun yang ada di rantau wajib berpartisipasi dalam mendorong pembangunan di nagari tempat mereka berasal. Oleh sebab itu perantau  Minang sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan, hal ini telah terbukti dengan sejumlah sumbangan yang telah diberikan oleh anak perantau, bukan hanya dalam bentuk fisik (pembangunan sarana/prasarana), namun juga di bidang peningkatan sumber daya manusia yaitu peninkatan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pelatihan.

Merantau merupakan tradisi yang tidak bisa lepas dari masyarakat  Minang karena perantau kebanyakan orang muda yang disuruh pergi menimba pengalaman hidup dan meningkatkan wawasan berfikir bagi anak nagari sesuai dengan falsafah hidup yaitu “alam takambang jadi guru” menimba ilmu di negeri seberang dan kembali untuk mengamalkannya di kampung halaman, membangun kampung baik infrastruktur, pertanian, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam upaya memperdayakan, memanfaatkan dan menumbuhkembangkan  potensi dan swadaya dari perantau  Minang dalm kontek pembangunan, maka pemerintah provinsi telah menyikapinya dengan menerbitkan peraturan gubernur nomor 39 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama pemerintah daerah dengan perantau  Minang, potensi ekonomi yang terbesar disebuah Negara agraris terletak pada sector pertanian, dimana mayoritas berada di pedesaaan atau nagari di Sumatera Barat. Sumatera Barat juga punya sebuah potensi yang sangat besar yang terkandung dalam “pola pemerintahan nagari”.

Dalam pola ini banyak keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan penggalian potensi wilayah guna percepatan pertumbuhan ekonomi anak nagari dan kemajuan nagari. diantarnya adalah pemerintahan suku yang menciptakan kedekatan dan kepatuhan antara nagari berdasarkan status dan kedudukannya.

Pangulu dimuliakan

Nan tuo dihormati

Nan ketek disayangi

Samo gadang kawan baio

Salah satu program sebagai program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari lebih difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu masyarakat agar dapat belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya local yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni:

  1. Pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan ketereampilan sumber daya manusia melalui bimbingan dan pelatihan;
  2. Pemberdayaan pada level kelompok/organisasi , yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan bidang sosial budaya, ekonomi maupun infrastruktur;
  3. Pemberdayaan pada level kesisteman, yakni meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah, karena termasuk sasaran strategis dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada semua sector, peningkatan penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, penanggulangan kemiskinan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan nagari.

 

  1. KAMPUNG DAN RANTAU BERSAMA MEMBANGUN NAGARI

Potensi perantau  Minang dalam membangun kampung halaman di berbagai bidang pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial budaya pada saat ini masih dalam pemberian bantuan sosial seperti zakat, membangun musholla dan masjid. Oleh sebab itu kedepan diharapkan bisa dikembangkan melalui kesepakatan kerjasama dengan nilai kebersamaan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh anak nagari, bak kata pepatah “ ka hilie sarangkuah dayuang, ka mudiak sahantak gala”, “satinggi tinggi tabang bangau, pulangnyo kakubangan juo”, “karatau madang dihulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dikampuang baguno balun”.

Bila kita tinjau UUD 1945 pasal 18 B ayat (1) mengatakan : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istemewa yang diatur dengan undang-undanng” sedangkan pada ayat (2)nya berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam literature  Minangkabau kesatuan masyarakat adat berbentuk nagari diidentikkan oleh para pengamat barat sebagai “petis republiques” republik-republik kecil yang memiliki system dan struktur ysng lengkap bagai sebuah republik. Pemerintahan nagari yang mempunyai system budaya matrilineal dengan  filosofi hidup adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah perlu dihidupkan dengan mengadakan pertemuan seminar, FGD baik di kampuang maupun di rantau yang nantinya dapat di follow up. Berbicara tentang hubungan kampung dengan rantau maka tidak terlepas dari bagaimana upaya merengkuh potensi rantau dan perantau bagi pembangunan kampung dan nagari.

 

Budaya merantau di  Minangkabau bukanlah “merantau cino” yaitu pergi merantau untuk tidak pulang-pulang lagi tapi merantau bagi orang  Minang adalah sebuah rite de passage (ritus kehidupan yang harus dilalui) bagi setiap anak muda karena di rumah “berguna belum”. Merantau adalah untuk menimba ilmu, pengalaman dan rezeki untuk membangun diri sendiri dan kampung halaman, sifatnya menambah, tidak mengurangi dan tali antara kampung dan rantau tidak pernah putus.

Ada 4 fungsi dari nagari yang harus kita kembalikan dan hidupkan kembali, yaitu :

  1. Nagari sebagai unit kesatuan pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom.
  2. Nagari sebagai unit kesatuan pengamanan dan keamanan sehingga para pemuda di nagari sekaligus juga menjadi dan berfungsi sebagai “parit pagar” nagari dan bertanggung jawab dalam ikut mengatur keamanan kampung di bawah pimpinan dan koordinasi wali jorong dan wali nagari.
  3. Nagari sebagai unit kesatuan sosial ekonomi yang menjadikan nagari itu sebagai korporasi anak nagari untuk mengembangkan usaha ekonomi berdasarkan potensi ekonomi yang ada di nagari secara kolektif kooperatif dengan semangat ekonomi syari’ah tanpa riba yang sekarang konsep tersebut sudah mulai mendunia.
  4. Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial budaya dengan mengembalikan potensi adat dan budaya itu kembali bersinergi dengan prinsip ABS-SBK.

Dengan kembalinya peran nagari maka hubungan nagari dan rantau terkembalikan pula dengan sendirinya. Rantau adalah perpanjangan tangan dari kampung untuk membangun kampung dan nagari. Anak rantau adalah warga kampung yang pergi mencari rezeki, pengalaman dan pengetahuan ke luar Sumatera Barat untuk membangun kampung yang ditinggalkan sedangkan hubungan simbiotik dan isi  mengisi antara  kampung dan rantau terus diciptakan dan dihidupkan kembali. Membangun kampung dan nagari adalah membangun secara bersama-sama, orang kampung harus memberi tempat pada orang rantau  dalam menyampaikan pemikiran dan pendapat seperti ungkapan pepatah “ di tepi diasak, di tengah digampai” artinya keputusan dalam membangun kampung dan nagari sewajarnya kalu dimusyawarakan dan hasil kesepakatan kampung dan rantau yang terintegrasi dalam membangun nagari. Pemerintahan nagari, kecamatan, kabupaten dan provinsi harus difungsikan sehingga ikatan serantau secara bernagari dan berdaerah se-kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dapat dijaga kelangsungannya dari waktu ke waktu.

  1. PERAN MASYARAKAT PERANTAU

Potensi Perantau Sulit Air. Perantau Sulit Air di perantauan diperkirakan 40ribu orang, tersebar diseluruh provinsi di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali dan luar negeri ( Sidney, Melbourne, Kuala Lumpur). Hampir 90 % warga perantau di Sulit Air menjadi pedagang dan sangat sedikit sekali yang menjadi pekerja, pegawai, negeri atau birokrat. Asset potensial bagi warga Sulit Air adalah rasa persatuan yang menjiwai dalam tubuh anak nagari dan juga organisasi yang didirikan dengan semangat kebersamaan senasib dan sepenanggungan ditanah perantauan seperti perkumpulan Sulit Air Sepakat (SAS) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ; C-19.HT.01.03.Th.2007 dan dimuat dalam berita Negara RI tanggal 8 Mei 2007.

Peran perantau Sulit Air sangat besar sekali bagi pembangunan nagari dengan telah banyaknya bantuan baik untuk ranah maupun rantau seperti sumbangan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Gontor sebesar Rp. 500.000.000,- pada bulan Januari 2013 berdatangan sumbangan untuk warga SAS di Jabotabek, Bandar Lampung dan Tanjung Karang yang digenangi banjir sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan warga SAS yang di Sydney dan Meulborne untuk korban banjir sebesar Rp 30.000.000,- dari SAS Lampung Rp 5.000.000,-

Bila kita tinjau pula Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimana 60,8% penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan hal ini telah dilaksanakan program terpadu pensejahteraan petani. Dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah terlihat masih lemahnya dalam kemapuan permodalan dari UKM, begitu juga dengan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan atau dikembangan secara professional. Untuk itu diharapkan partisipasi semua pihak/masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Sumatera Barat atau anak nagari baik yang berada di ranah maupun yang ada di perantauan.

Perantau  Minang yang lahir di Ranah miang maupun yang lahir diperantauan dalam meningkatkan kesejaheraan masyrakat nagari sangat dibutuhkan berpartisipasi dalam pembangunan di nagari.

Kontribusi dan peran aktif yang diberikan oleh para perantau  Minang selama ini merupakan sumber daya dan menjadi satu potensi yang perlu dikembangkan untuk pembangunan daerah. Sejalan dengan itu bapak presiden pernah menghimbau agar warga  Minang yang sukses menggeluti usaha diperantauan agar mempromosikan dan turut serta menanamkan modalnya di ranah miang, serta mengajak para tokoh  Minang perantauan untuk terus melanjutkan dukungannya dalam membanguna Sumatera Barat.

Hal ini perlu kita lakukan karena kita menyadari kemampuan kita membangun Suntuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat hanya 1/3 sedangkan 2/3 kebutuhan lainnya memerlukan dukungan perantau terutama  Minang. Sebagaimana kita ketahui APBD Kabupaten/Kota hanya sekitar 15 sampai 20% saja yang dapat digunakan untuk pembangunan yang kita sebut dengan belanja public sedangkan sekitar 80% lagi tersedot untuk belanja pegawai, sehingga berbagai bentuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat nagari/kelurahan dan telah dirumuskan melalui MUSRENBANG, kadangkala tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan belanja pembangunan tadi. Menyadari kondisi dan keadaan itu, maka potensi besar perantau  Minang perlu kita berdayakan sesuai sasaran yang dibutuhkan, dengan menumbuhkan semangat dan jiwa gotong royong dalam pembangunan nagari/kelurahan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, perorangan maupun organisasi yang nantinya akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat di tingkat nagari seperti organisasi SAS (Sulit Air Sepakat), bantuan-bantuan perantau yang sudah terdata sebagaimana berikut:

Table bantuan yang diberikan para perantau

No

Nama perantau/ Organisasi

Domisili

Nagari yang dibantu

Jenis bantuan

1.

Ikatan Keluarga Padang Magek (IKPM) Tanah Datar

Tersebar

Nagari Padang Magek, Kec. Rambatan kab. Tanah Datar

–          1(satu) unit ambulan

–          Dll.

2.

H. Karni Ilyas

Jakarta

Nagari Balingka, Kec. IV Koto Kab. Agam

–          Pembangunan MTsN Taman raya balingka sebesar Rp. 2 Milyar

–          Dll.

3.

Badan musyawarah masyarakat  Minang (BM3) provinsi sumatera utara

Medan

Kab. Padang Pariaman

–          Pembangunan sekolah dasar (SD)

–          Dll.

4

Ir. H. Andi Sahrandi

Jakarta

Nagari Kapau, Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam

Peningkatan SDM

  1. Pemabangunan pusat keterampilan bidasari jorong induring ( bahasa inggris, computer dan seni budaya)
  2. Sekolah sepak bolo jorong lading laweh

5.

Ikatan perantau kelarasan mungka (IPKM)

Tersebar

Nagari Sungai Antuan, Kec. Mungka Kab. Lima Puloh Kota

  1. Rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin
  2. MISTERPIN (miskin. Terdidik, pintar) bantuan beasiswa sampai PT
  3. Bantuan ternak kambing
  4. Beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu
  5. Sunnat massal
  6.  
 

 Minang Sepakat

Yogyakarta

Nagari Baruang-Baruang Belantai, Kec. XI Koto Tarusan Kab. Pesisir Selatan

Yayasan pendidikan anak nagari

(bantuan beasiswa)

7.

Hj. Merywati Syarif, SE

Lampung

Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar

  1. Membangun gapura perbatasan nagari rao-rao
  2. Menyiapkan dana Rp. 5 Milyar untuk pembagunan Masjid Raya Batusangkar

8

H. Asyari

Pekanbaru

Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar

Membangun masjid Quba di Nagari Rao-rao sebesar Rp. 2,5 Milyar

9.

Drs. H. Arwin Rasyid, MA, MBA

Jakarta

Kota Pariaman

Membangun perpustakaan MR. H. Sutan Mohd. Rasyid dengan nilai ± Rp. 800 juta

10.

Hendrik

Lombok

 

 

 

Disamping itu banyak bentuk bantuan lain yang telah diberikan perantau melalui rekening nagari yang digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, dan infrastruktur lainnya serta bantuan bagi masyarakat miskin, yang semua bantuan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa melalui pemerintah daerah dan tidak terpublikasi secara luas.

  1. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Selanjutnya guna mendukung percepatan realisasi komitmen ini agar dapat segera memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat  Minang baik yang berada di ranah maupun yang berada di rantau maka telah disusun dan dirampungkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 39 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perantau  Minang, peraturan ini mengatur tatacata dan mekanisme pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perantau  Minang di bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan SDM serta pembangunan fisik.

Guna menyikapi lebih lanjut kebijakan ini, bagian kerjasama rantau biro administrasi pembangunan dan kerjasama rantau akan melakukan koordinasi dengan perantau yang mana nantinya diharapkan akan melahirkan suatu perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan para perantau di bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan SDM serta pembangunan fisik.

  1. Bidang sosial budaya, antara lain:
    1. Pendataan potensi masyarakat perantau
    2. Misi budaya melalui pergelaran kesenian  Minang untuk perantau di luar provinsi ( dalam dan luar negeri)
    3. Perlombaan pewarisan nilai-nilai ABS-SBK kepada generasi muda di perantauan
    4. Sosialisasi adat dan budaya  Minangkabau di perantauan
    5. Pelestarian peninggalan budaya  Minangkabau

 

  1. Bidang ekonomi antara, antara lain:
    1. Pendataan potensi ekonomi yang dapat dikerjasamakan dengan perantau
    2. Permodalan
    3. Penguatan institusi ekonomi masyarakat oleh perantau
    4. Investasi
    5. Promosi produk daerah
    6. Membangun jaringan kerjasama (Net Working) dengan pengusaha perantau

 

  1. Bidang pendidikan dan SDM, antara lain:
    1. Mendukung kemajuan pendidikan formal maupun informal bagi anak nagari dan anak di perantauan
    2. Memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu baik yang berada di ranah maupun yang berada di perantauan
    3. Sosialisasi dan penerapan ABS-SBK kepada generasi muda ranah dan rantau
    4. Melakukan upaya-upaya guna peningkatan SDM dan pendidikan di Ranah  Minang

 

  1. Bidang pembangunan fisik, antara lain:
    1. Penyediaan infrastruktur nagari melalui kerjasama dengan perantau
    2. Berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan fisik di Ranah  Minang
    3. Menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dan perantau untuk membangun Ranah  Minang.

Selain dari pada itu, untuk memacu semangat dan menggugah hati para perantau, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Perantau / Organisasi  Minang yang berkontribusu terhadap pembangunan Sumatera Barat, yang mana nantinya akan memberikan dampak terhadap pembangunan di Sumatera Barat umumnya dan nagari khususnya.

  1. KESIMPULAN

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat negara diperlukan peran aktif perantau dalam membangun nagari yang merupakan sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial budaya dengan mengembalikan fungsinya dapat bersinergi dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Dengan menggembalikan fungsi nagari, maka hubungan nagari dan rantau terkembalikan dengan sendirinya. Rantau sebagai perpanjangan tangan dari kampung dan nagari. Anak rantau adalah warga kampung yang pergi mencari rezeki, pengalaman dan pengetahuan ke luar Sumatera Barat untuk membangun kampungnya. Oleh karena peran masyarakat perantau sangat diharapkan untuk dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di nagari, dengan menggandalkan APBD sangatlah tidak mencukupi yang mana APBD secara persentase banyak digunakan untuk belanja pegawai terutama di Kabupaten / Kota, sehingga untuk belanja public tidak memadai dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Kontribusi dan peran aktif yang diberikan oleh para perantau  Minang selama ini merupakan sumber daya dan menjadi satu potensi yang perlu dikembangkan untuk pembangunan daerah. Banyak bantuan para perantau langsung disalurkan ke nagari-nagari tetapi bantuan tersebut selalu berupa bantuan untuk masjid, mushalla dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sedangkan masih banyak dinagari-nagari yang membutuhkan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang mana jalan dan jembatan ini merupakan akses dalam pengembangan perekonomian masyarakat nagari.

Masyarakat perantau beranggapan pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itulah tugas kita untuk dapat melakukan sosialisasi guna mengubah pola piker masyarakat perantau bahwa pembangunan infrastruktur lainnya bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi juga butuh kontribusi dari masyarakat perantau untuk dapat mensejahterakan masyarakat nagari.

  1. SARAN
    1. Untuk merubah pola piker perantau dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat nagari perlu dilakukan pendekatan persuasive, bahwa dalam rangka pensejahteraan nagari tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga tanggung jawab kita semua dalam, artian peran aktif dari perantau sangat dibutuhkan demi tercapainya kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di nagari.
    2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan silaturrahim pemerintah daerah dengan perantau  Minang yang potensial serta dengan orginasasi perantau untuk menumbuhkembangkan rasa kepedulian perantau  Minang dalam membangun kampung halaman.

Demikianlah makalah ini disampaikan dalam Mubes SAS ke XXI, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dalam merumuskan hasil kesepakatan dalam Mubes ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penulis,    Agustus 2013

Kepala Biro Administarsi Pembangunan

dan Kerjasama Rantau

dto

MUHAMMAD YANI, SH

Pembina Tk.I

NIP.192620108 198501 1 001

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s